DEMOCRAZY.ID
Isu Pam Swakarsa ini kembali mencuat usai disampaikan Sigit pada 20 Januari 2021 lalu.
Menurut Sigit, PAM Swakarsa penting dihidupkan kembali untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas).
"Mungkin perlu saya jelaskan di sini memang dalam undang-undang kepolisian memang ada peran partisipasi masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat Kamtibmas di situ ditulis PAM Swakarsa," ujar Sigit saat silaturahmi ke Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jum'at (29/1).
"Jadi kegiatan-kegiatan yang kita maksud adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemolisian masyarakat," ucapnya.
Dalam program tersebut, menurut Sigit, dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungannya, sehingga kedepan tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan.
"Agar tidak terjadi peristiwa peristiwa ataupun masalah-masalah yang kemudian menjadikan atau mengganggu masalah Kamtibmas," kata pria kelahiran Ambon, Maluku ini.
Dia pun mencontohkan seperti halnya di lingkungan perusahaan.
Menurut Sigit, di perusahaan juga muncul yang namanya satpam yang akan diberikan kemampuan, dan kemudian bersinergi dengan Polri menjadi satuan pengamanan.
"Seperti di Bali ada pecalang atau pos kamling yang ada di kota kota atau desa desa yang sekarang ini sudah mulai tidak ada kita hidupkan lagi dan ini tujuannya untuk menjaga lingkungannya," jelas mantan Kapolri Pati ini.
Pam Swakarsa pada masa Orde Baru adalah sebuah organ paramiliter yang dibentuk militer untuk membendung aksi demonstrasi mahasiswa.
Namun, dia menegaskan bahwa PAM Swakarsa yang digagasnya tersebut bukan seperti yang tahun 1998.
"Itu jauh sekali dan kenapa ini kita sebutkan karena kita ingin melakukan respon cepat melakukan kerja sama dan peran aktif dan satuan sadar kamtibmas di wilayah masing-masing. MUngkin di bank ada satpam dan kemudian Bagaimana IT kita siapkan big data yang terkoneksi. Dan kemudian kita bisa melakukan respon cepat terhadap peristiwa peristiwa pidana yang muncul di masyarakat," katanya.
Dalam sejarahnya, Pam Swarksa pernah terlibat dalam pengamanan Sidang Istimewa 10-13 November 1998 yang melantik B.J Habibie sebagai presiden; mengamankan Sidang Umum MPR pada Oktober 1999; serta membantu aparat membendung demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya.
Namun, Sigit menegaskan bahwa Pam swakarsa yang baru tersebut bukan kembali ke masalah lalu tersebut.
"Dan mungkin itu juga untuk meng-clear-kan polemik yang kemarin seolah kami menghidupkan kembali PAM Swakarsa ala-ala 1998. Sementara yang kita maksud itu jauh sekali karena lebih kepada kegiatan pemulihan masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan memelihara dan menjaga situasi Kamtibmas di wilayah lingkungan masing-masing," jelas Sigit. [Democrazy/rep]
