-->

Breaking

logo

Minggu, 31 Januari 2021

Begini Filosofi di Balik Tugu Tani yang 'Katanya' PKI

Begini Filosofi di Balik Tugu Tani yang 'Katanya' PKI

Begini-Filosofi-di-Balik-Tugu-Tani-yang-Katanya-PKI
DEMOCRAZY.ID - "Patung itu patung Pak Tani Komunis. Mana ada petani kita sikap angkuhnya begitu? Tidak ada! Di Indonesia mana ada petani yang angkuh? Petani kita sopan-sopan."

Demikian pernyataan Irjen Departemen Luar Negeri Indonesia, Sarwi Edhie Wibowo, saat meminta Gubernur Jakarta, Soemarno Sosroatmodjo, untuk memuseumkan monumen bernama resmi Patung Pahlawan tersebut pada 1982.


Edhie menilai patung tersebut sangat sarat paham komunis, merujuk pada penggambaran sosok mirip petani yang dilengkapi dengan senjata.


"Kalau patung Pak Tani BTI (Barisan Tani Indonesia)- organisasi terafiliasi dengan PKI- apa harus kita pasang terus?" katanya sebagaimana dikutip dalam laporan Majalah Tempo bertajuk Setelah 17 Tahun, Debat Patung (1982).


Sejak saat itu, kian banyak orang yang mengaitkan patung pemberian pemerintah Uni Soviet alias Rusia tersebut dengan PKI.


Menurut keterangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, patung ini dibuat oleh dua pematung Rusia, Matvey Manizer dan Ossip Manizer.


"Saat datang ke Indonesia, The Manizers terpesona dengan cerita perjuangan rakyat Indonesia tentang seorang ibu yang memberikan bekal untuk anaknya yang akan berperang," tulis Pemprov DKI Jakarta.


Meski demikian, banyak orang mempertanyakan maksud sosok lelaki di monumen itu yang memakai topi caping layaknya petani, tapi membawa senjata. 


Menurut sebagian orang, semua itu tak menggambarkan petani Indonesia.


Ahli seni patung lulusan Fakultas Seni Rupa Institut Teknologi Bandung, Asikin Hasan, mengatakan bahwa pembuatan patung atau karya seni menggunakan penggambaran patung merupakan hal wajar di masa itu.


Pada masa kemerdekaan dan setelahnya, kata Asikin, rakyat termasuk petani ikut berperan dalam melawan penjajah.


"Jadi [karya seni] itu adalah penghargaan kepada mereka, dalam tanda kutip berjasa dalam merebut kemerdekaan. Ada partisipasi mereka para petani. Gerilyawan-gerilyawan itu siapa yang menolong mereka kalau bukan petani? Yang menanam padi, yang memberi beras, yang memberi makan, itu mereka [petani]," kata Asikin.


Meski demikian, ideologi Sukarno yang kala itu beraliran sosialis membuat beberapa pihak tetap beranggapan Patung Pahlawan itu merupakan simbol PKI.


Ambil contoh ketika pada 2017, Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) menggagas Aksi 299 di Tugu Tani dan Gedung DPR, Jakarta. 


Penyelenggara aksi ini sengaja memilih tugu tersebut sebagai sasaran aksi bertajuk Apel Akbar Melawan Bangkitnya Komunisme di Indonesia.


"Karena Tugu Tani simbol komunisme yang masih ada di Jakarta," ujar Koordinator FUIB, Rahmat Himran, saat itu.


Pematung sekaligus pengajar di Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta, Dolorosa Sinaga, tak memungkiri bahwa patung ini memang pemberian dari presiden Rusia.


Namun, gagasan nilai patung itu berasal dari Sukarno yang ingin menggambarkan petani sebagai kekuatan bangsa. 


Bagi Sukarno, sosok petani merepresentasikan nilai-nilai kerakyatan yang memiliki arti penting dalam membangun karakter bangsa.


"Nilai kerakyatan itu disimbolkan dengan petani. Membawa bedil kan bukan berarti dia tentara. Itu pertahanan diri. Metafora itu. Nah, lalu ada perempuan di situ. Sukarno tentu melihat perempuan memiliki peran penting dalam memberikan dukungan," kata Dolorosa.


Dolo melanjutkan bakul yang dibawa patung perempuan memiliki arti sesuap nasi dari para perempuan untuk membantu pejuang.


Menurut Dolo, Patung Pahlawan sebenarnya sama dengan patung-patung era Sukarno yang ada di Jakarta. Karya seni tersebut dibuat untuk dinikmati banyak orang dan memiliki tujuan yang lebih luas.


"Jadi dia [Patung Tugu Tani] sumber keindahan, sumber pengetahuan. Apapun itu, karya seni membawa percakapan yang sangat baik untuk kemajuan," katanya.


"Semua orang punya interpretasi, tapi tidak ada satu orang pun yang punya kewenangan untuk menghilangkan itu. Oleh karena itu dia [karya seni] harus dilindungi negara, karena itu punya fungsi sosial yang sangat bermanfaat untuk masyarakat."


Dolo menegaskan bahwa setiap orang dapat mengutarakan pendapatnya terhadap suatu produk seni, tapi bukan berarti boleh menghilangkan karya tersebut. 


Ia berharap pemerintah dapat menjalankan fungsinya untuk melindungi karya seni di tempat publik.


"Karya seni punya hak untuk menjalankan fungsinya sebagai, pertama sumber keindahan, kedua pengetahuan, dan tiga menjadi medium di mana orang bisa melakukan interpretasi dialog," kata Dolo. [Democrazy/cnn]