-->

Breaking

logo

Senin, 11 Januari 2021

Ada Deal Politik Dengan DPR, Rocky Gerung Sebut Komnas HAM Tidak Mungkin Independen Karena Dipilih Secara Politis

Ada Deal Politik Dengan DPR, Rocky Gerung Sebut Komnas HAM Tidak Mungkin Independen Karena Dipilih Secara Politis

Ada-Deal-Politik-Dengan-DPR-Rocky-Gerung-Sebut-Komnas-HAM-Tidak-Mungkin-Independen-Karena-Dipilih-Secara-Politis
DEMOCRAZY.ID - Komnas HAM telah mengumumkan hasil penyelidikan tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. 

Banyak masyarakat yang menyoroti dan kecewa atas hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut


Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung di kanal pribadinya di YouTube Rocky, mengatakan minimal ada data baru dari Komnas HAM. 


Sebab, masyarakat tentu tidak bisa berharap Komnas HAM menjadi penyidik atau hakim. 


Komnas HAM tetap melakukan tugas negara yaitu membela hak asasi manusia.


"Jadi yang ditemukan Komnas HAM itu berguna sebagai pembuktian nanti di pengadilan. Namun, bagaimanapun itu sudah diucapkan, paling tidak ada pikiran alternatif di publik tidak sekadar versi dari negara," tuturnya. 


Menurutnya Komnas HAM itu tidak mungkin independen sepenuh-penuhnya, karena mereka dipilih secara politis. 


Tokoh-tokoh Komnas HAM tentu ada deal politik dengan DPR.


Selain itu Komnas HAM juga punya acuan ke statuta internasional sehingga tetap dilindungi dengan dua cara. 


Yaitu dilindungi keyakinan masyarakat Indonesia sendiri. Juga oleh opini publik internasional. 


"Nah, di dalam keadaan itu, Komnas HAM kadang kala perlu zig-zag. Karena kalau terlalu keras mungkin dia enggak bisa lagi mendapat legitimasi untuk bicara di publik internasional karena nanti ada sensor negara," Ujar Rocky


Rocky berpendapat, memang ada orang yang ingin langsung minta supaya Komnas HAM tunjukkan siapa pelakunya.


Hal ini karena publik merasa ada informasi yang disembunyikan tentang kekerasan aparat sehingga mereka ingin Komnas HAM membuka informasi yang sebenarnya tentang kejadian itu.


"Itu karena publik berhak tahu. Kan sementara ini seluruh informasi tentang kekerasan aparat itu disembunyikan oleh negara." ujarnya


"Jadi masuk akal kalau publik ingin keterbukaan yang maksimal, tetapi problem ini harus diselesaikan di dalam prosedur hukum yang tepat." katanya. [Democrazy/bzlw]