-->

Breaking

logo

Kamis, 31 Desember 2020

Riset I2: Ini 10 Gubernur Terpopuler 2020 di Media

Riset I2: Ini 10 Gubernur Terpopuler 2020 di Media

Riset I2: Ini 10 Gubernur Terpopuler 2020 di Media
DEMOCRAZY.ID - Lebih dari 200 negara di dunia diguncang pandemi Covid-19.  Meluasnya Covid-19 tak hanya memukul sektor kesehatan, namun seluruh sendi kehidupan seperti, perekonomian, ketenagakerjaan, pariwisata, hingga hubungan antarmanusia juga terkena imbasnya. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengingatkan adanya masalah lain yang tak kalah beratnya dalam penanganan Covid-19 yakni komunikasi, penyampaian informasi dan kebijakan pemerintah. 


Persoalan komunikasi dalam penanganan pandemi merupakan isu krusial di seluruh negara, termasuk Indonesia. 


Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang mengatakan,  komunikasi menjadi satu hal yang paling mendasar, di tengah banyaknya infodemik, troll, dan teori konspirasi seperti disampaikan WHO.  


Menurut dia, salah dalam penyampaian informasi dalam berkomunikasi berdampak kurang baik dalam masyarakat. 


Persepsi baik justru sangat diperlukan pemerintah dalam membangun afeksi, dukungan emosional, atau jika tidak yang terjadi justru sebaliknya yakni dapat memunculkan penolakan, ketidakpuasan dan perlawanan. 


Indonesia Indicator (I2), sebuah sebuah perusahaan Intelijen Media dengan menggunakan piranti lunak Artificial Intelligence (AI) melakukan riset terkait isu kebijakan dan kinerja kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dalam sorotan media dan media sosial. 


Hasilnya, nama gubernur DKI Anies Baswedan muncul sebagai  sebagai Top Person (Terpegah) dan  Top Influencer (Tervokal) dalam isu Covid-19, baik di media massa maupun media sosial. 


"Jakarta menjadi pusat perhatian terkait kebijakan penanganan Covid-19. Anies banyak dibahas media terkait kebijakan PSBB DKI Jakarta yang menjadi perhatian masyarakat luas, bahkan hingga di luar Jakarta," ujar Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang dalam keterangannya, Kamis (31/12). 


Menurut dia, sepanjang 1 Januari-15 Desember 2020, total pemberitaan terkait isu Covid-19 mencapai 5.465.266 berita dari 4.419 media online di Tanah Air.


Total pemberitaan Anies di media online dalam setahun terakhir mencapai 81.896 berita. 


Menurut Rustika, kebijakan lain Gubernur Anies yang juga mendapat sorotan media massa adalah penegakan protokol kesehatan. 


PSBB Jilid I DKI Jakarta pada 10 April – 4 Juni menuai pro-kontra karena dianggap berlawanan dengan kebijakan pemerintah pusat. 


"Adapun berbagai kebijakan seperti denda hingga wacana rem darurat DKI Jakarta juga menghiasi media," ungkap Rustika.


Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, menduduki posisi kedua Gubernur Terpegah dalam isu Covid-19. 


Total pemberitaan Ridwan Kamil di media mencapai 48.397 berita. Media memberitakan Jawa Barat sebagai provinsi pertama yang mendeklarasikan Siaga 1 Pandemi Covid-19 sejak Januari, selain mempopulerkan istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). 


Atensi Ridwan Kamil juga ditujukan saat memutuskan untuk membeli PCR di Korea Selatan ketika PCR masih testing di Jakarta, selain juga membuat kebijakan soal Zonasi.


Meski demikian, dua nama gubernur terpegah ini tidak bisa dilepaskan dari isu politik yang berkelindan dalam pemberitaan Covid-19. 


Kepulangan Muhammad Rizieq Shihab ke Jakarta dan melakukan acara pernikahan di Petamburan, kemudian pengajian di Megamendung, Bogor, menjadi isu yang bergulir politis, khususnya bagi Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Kedua kepala daerah ini diperiksa kepolisian terkait kasus ini. 


Ridwan Kamil bahkan sempat diframing media berseteru dengan Menko Mahfud MD. Isu ini turut menyumbangkan pemberitaan yang cukup tinggi mengenai keduanya.


Posisi ketiga ditempati Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan 34.848 berita. 


Menurut Rustika, Khofifah disorot media terkait berbagai kebijakannya dalam isu Covid 19, inisiasi Kampung Tangguh yang akhirnya direplikasi di berbagai daerah lainnya, meminta seluruh bupati walikota untuk mengawal anggaran, termasuk, konteks politik perseteruan dengan Risma mengenai penanganan Covid-19 di Kota Surabaya. 


Beberapa kebijakannya sempat disorot karena menimbulkan pro kontra, seperti soal kewajiban rapid test warga luar daerah, namun pada akhirnya kebijakan resmi di beberapa daerah belakangan ini. 


Posisi keempat ditempati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 27.319 berita. 


Sorotan ke Ganjar diantaranya karena penanganan Covid-19 di daerahnya yang banyak diapresiasi karena terjun langsung ke masyarakat, mengurusi persoalan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi, menyelamatkan UMKM dan kebutuhan sosial masyarakat.


Sementara, Gubernur Riau Syamsuar menduduki posisi kelima dengan 13.684 berita. 


Posisi keenam hingga  ke-10 Gubernur Terpegah diduduki antara lain oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah 13.033 berita, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria dengan 12.979, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi dengan 11.521 berita, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno dengan 9.769 berita dan Gubernur Banten Wahidin Halim dengan 7.859 berita.


"Umumnya semua gubernur dikaitkan dengan kebijakan PSBB, penerapan protokol kesehatan, upaya memasifkan tes Covid-19 kepada warga, pemberian bantuan sosial, dan kebijakan untuk mendorong geliat perekonomian daerah," papar Rustika. 


Di samping itu, media juga menyoroti kepala daerah yang terkena Covid-19 seperti Anies Baswedan, Ahmad Riza Patria, dan Gubernur Riau Syamsuar. 


Sementara itu, untuk posisi 10 Top Influencer atau Gubernur Tervokal dalam isu Covid-19 masing-masing ditempati oleh Anies Baswedan 221.515 pernyataan, Ridwan Kamil 182.711 pernyataan, Khofifah Indar Parawansa 116.267 pernyataan, Ganjar Pranowo 103.827 pernyataan, Ahmad Riza Patria 36.411 pernyataan, Irwan Prayitno 33.609 pernyataan, Syamsuar 27.309 pernyataan, Edy Rahmayadi 26.484 pernyataan, Gubernur Bali I Wayan Koster 19.707 pernyataan, dan Nurdin Abdullah 10.866 pernyataan.


Menurut Rustika, riset ini menunjukkan bagaimana strategi komunikasi di kalangan pemerintah daerah dalam menyosialisasikan kebijakan tidak mudah. 


Terutama pada awal pandemi masuk Indonesia, pro-kontra terkait kebijakan pemerintah cukup kentara. Baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maupun pemerintah daerah dengan masyarakatnya. 


Namun demikian, satu hal yang diperoleh dari riset ini adalah ketegasan dalam aturan menjadi satu kata kunci di tengah informasi yang berkeliaran di tengah masyarakat. [Democrazy/rep]