DEMOCRAZY.ID
Pemerintah kini melarang seluruh kegiatan dan penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia.
Tak lama dari keputusan tersebut, beredar video pentolan FPI Muhammad Rizieq Shihab yang menjelaskan latar belakang berdirinya FPI.
Video itu dimuat pada kanal YouTube LDTV dengan judul 'Latar Belakang dan Tujuannya adalah untuk Menegakkan Amar Ma'ruf Nahyi Munkar'. Video itu diunggah sekitar pukul 13.07 WIB, Kamis (31/12).
Rizieq menuturkan FPI berdiri pada 17 Agustus 1998. Ia menjelaskan tujuan FPI berdiri dengan dilatarbelakangi oleh kemungkaran dan kezaliman yang terjadi di Indonesia.
Ia bilang, FPI berdiri sebagai wadah bagi para ulama yang sebelumnya sudah melawan kemungkaran dan kezaliman namun dengan sendiri-sendiri.
Kondisi itu, menurut dia, dapat dengan mudah dikalahkan oleh para musuh.
"Sehingga kami di FPI mencoba menyatukan ulama yang selama ini berjuang sendiri-sendiri tapi yang punya visi-misi sama yang memang mereka punya ketegasan sikap dan siap turun ke jalan untuk memerangi kemungkaran. Akhirnya kita cetuskan adalah yang kita sebut Front Pembela Islam," kata Rizieq melalui kanal YouTube LDTV, Kamis (31/12).
Penamaan 'Front', ungkap Rizieq, diharapkan bisa menjadi yang terdepan dalam membela agama dan melawan kemungkaran.
"Sekali lagi FPI ini hanya merupakan nama yang menjadi identitas perjuangan," ucap dia.
Diketahui, setelah dibubarkan oleh pemerintah, FPI mengubah nama menjadi Front Persatuan Islam. Terdapat 19 deklarator Front Persatuan Islam yang menentang pembubaran FPI.
Deklarator Front Persatuan Islam antara lain mantan Ketua Umum Front Pembela Islam, Ahmad Sabri Lubis.
Kemudian Munarman yang pernah menjadi Sekretaris Umum Front Pembela Islam.
Nama-nama lain adalah Habib Abu Fihir Alattas, KH. Tb. Abdurrahman Anwar, KH. Abdul Qadir Aka, KH. Awit Mashuri, Ust. Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al Habsyi, Ust. Idrus Hasan, Habib Ali Alattas, S.H, Habib Ali Alattas, S.Kom, H. I Tuankota Basalamah.
Lalu Habib Syafiq Alaydrus, S.H, H. Baharuzaman, S.H, Amir Ortega, Syahroji, H. Waluyo, Joko, M. Luthfi, S.H. [Democrazy/cnn]
