DEMOCRAZY.ID – Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, kembali bicara terkait isu yang mendorong Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD bergabung dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Heru menilai, wacana tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional, termasuk dorongan masyarakat sipil terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Baginya, isu mengenai Anies masuk […]
DEMOCRAZY.ID – Mantan Menko Polkam, Mahfud MD, menegaskan bahwa komisioner KPU harus diseret ke pengadilan terkait praktik manipulasi pasal untuk meloloskan calon tertentu pada pilpres 2024 lalu. Pernyataan Mahfud MD melalui podcast Terus Terang itu menyikapi fakta yang terungkap pada persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang mempersoalkan syarat pndidikan Gibran Rakabuming Raka […]
DEMOCRAZY.ID – Polemik mengenai keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA sederajat Gibran Rakabuming Raka pada pilpres 2024 lalu, terus menuai perdebatan di media sosial. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikan Gibran terus jadi sorotan. Selain tuntutan agar proses politik berjalan di DPR untuk memakzulkan wapres, juga tidak […]
DEMOCRAZY.ID – Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Prof Saiful Mujani bicara soal Undang-Undang (UU) Pilpres. Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Saiful Mujani bicara soal isi dari UU Pilpres dengan dukungan Partai Politik. Seperti yang diketahui, semua partai politik peserta Pemilu dapat mengusulkan pasangan capres dan cawapres. Hanya partai politik Pemilu […]
DEMOCRAZY.ID – Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, guna mendesak DPR RI menggulirkan hak angket dan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan ini menggelinding kuat pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengungkap ketiadaan dokumen fisik penyetaraan SMA/sederajat dalam pencalonan Gibran pada Pilpres […]
DEMOCRAZY.ID – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali memberikan penjelasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai polemik ijazah SLTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahfud merespons pihak Gibran yang menilai bahwa ijazah SLTA yang belum ditemukan tidak serta-merta berarti ijazah tersebut tidak ada. Menurut pihak Gibran, dokumen itu hanya belum ditemukan. Mahfud menegaskan, apabila ijazah […]
DEMOCRAZY.ID – Mantan calon wakil presiden nomor urut 3, Prof Mahfud MD, mendesak agar sembilan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) diproses secara hukum terkait aturan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Mahfud menekankan bahwa persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada pelanggaran administratif. Ia menduga terdapat unsur pidana dalam penyusunan aturan yang dinilainya membuka jalan […]
DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menyarankan mundur secara suka rela baiknya dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Mahfud, langkah memilih mundur ini sebagai suatu langkah yang bijak diambil oleh Gibran ditengah tekanan dan polemik politik. Ia memetakan bahwa opsi mundur secara mandiri jauh lebih elegan dibanding harus melewati benturan proses […]
DEMOCRAZY.ID – Politikus Ferdinand Hutahaean kembali mengulas polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kali ini, ia menyinggung kemungkinan persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum pidana, selain upaya politik berupa pemakzulan yang tengah diwacanakan sejumlah kelompok masyarakat sipil. Ferdinand menekankan, terdapat sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu dan KUHP yang menurut analisisnya dapat dikaji untuk […]
DEMOCRAZY.ID – Pengamat Kebijakan Publik, Syukur Mandar, blak-blakan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab apabila terdapat dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Syukur mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu dimintai pertanggungjawaban terkait proses pemeriksaan administrasi yang membuat Gibran dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan, khususnya mengenai ketentuan […]