DEMOCRAZY.ID — Sinyal konsolidasi PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam merespons fakta persidangan Mahkamah Konstitusi terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian memanaskan konstelasi politik nasional. Pengamat politik Adi Prayitno menilai manuver kedua partai besar parlemen tersebut merupakan deklarasi perang terbuka untuk menuntaskan skandal legalitas Istana Solo. Adi Prayitno menyoroti […]
DEMOCRAZY.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membenarkan adanya dialog dan pertemuan antara pihaknya dengan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid. Pertemuan tersebut salah satunya membahas komunikasi antarpartai di tengah sorotan publik terkait ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Meski membenarkan adanya komunikasi politik, Hasto menegaskan bahwa hal mendasar yang […]
DEMOCRAZY.ID – Dua terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yakni Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa), kompak menagih kehadiran langsung Jokowi di ruang persidangan. Persidangan kedua terdakwa tersebut saat ini tengah berproses secara terpisah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) dengan nomor perkara […]
DEMOCRAZY.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menyinggung polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Ia menilai persoalan yang muncul dalam proses tersebut bukan sekadar menyangkut aturan, tetapi juga berkaitan dengan etika, moral, dan legitimasi seorang pejabat negara. Hasto menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan […]
DEMOCRAZY.ID – Ratusan mahasiswa dan pemuda di Flyover, Jalan Urip Sumoharjo-AP Pettarani, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sepakat menggugat rezim Prabowo-Gibran, Rabu (28/10/2026). Pantauan di lokasi, massa aksi yang berunjuk rasa tersebut merupakan massa dari aliansi UNM, Unhas, UIN Alauddin Makassar, dan beberapa organisasi kepemudaan. “Rezim Prabowo-Gibran cukup dua tahun saja,” tegas Koordinator Komrad, Muhammad Nur […]
DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI periode 2013-2014, Roy Suryo, melontarkan kritik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu tampak dalam diskusi bertajuk “Roy Suryo: Bukan Gibran Sosok Pemuda yang Dibutuhkan Bangsa Ini” yang tayang di kanal YouTube Forum Keadilan TV. Dalam diskusi bersama host Kang Darsa, Roy menilai bahwa kehadiran […]
DEMOCRAZY.ID — Peringatan keras dan seruan evaluasi total kembali disampaikan oleh jajaran aktivis reformasi. Aktivis 1998 Jayadi Santoso menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memikul tanggung jawab penuh atas berbagai kerusakan tatanan berbangsa dan bernegara akibat skandal manipulasi konstitusi dan degradasi demokrasi yang melingkupi kepemimpinan mereka. Jayadi menyoroti bahwa legasi […]
DEMOCRAZY.ID – Video yang memperlihatkan sekelompok pria berkaus putih diduga menangkap paksa dua orang yang disinyalir sebagai peserta demo 28 Oktober viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, seorang pria berkaus hitam terlihat diseret, sementara seorang perempuan berhijab putih berusaha bertahan dengan memegang pembatas jalan. Video tersebut diunggah akun X @mortaliel. Rekaman yang diambil […]
DEMOCRAZY.ID — Kecaman keras tanpa kompromi kembali menghantam jantung kekuasaan dinasti politik Istana Solo. Budayawan senior Mohamad Sobary melontarkan kritik pedas yang menelanjangi habis kapasitas intelektual dan mental Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seraya mematikan sisa-sisa pengaruh mantan Presiden Joko Widodo yang kerajaannya disebut telah ambruk total. Pernyataan menohok tersebut dibeberkan Mohamad Sobary dalam siaran […]
DEMOCRAZY.ID — Tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini telah menjelma menjadi bola salju raksasa yang mengguncang sendi-sendi kekuasaan nasional. Berdasarkan konstitusi dan tatanan perundang-undangan, Gibran terbukti secara faktual tidak memenuhi syarat fundamental untuk menduduki jabatan publik tertinggi kedua di Republik Indonesia. Kehadiran posisinya di Istana bukan sekadar cacat administratif, melainkan produk dari kejahatan […]