DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mahfud MD, menyebut kegaduhan politik yang menyeret keluarga Jokowi telah mengalihkan perhatian publik dari sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi bahan kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mahfud melihat terdapat perubahan arah perbincangan publik dalam dua pekan terakhir. Kata dia, kritik terhadap Prabowo semakin […]
DEMOCRAZY.ID – Terdakwa Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa kembali mempertanyakan keberadaan Presiden ke-7 RI, Jokowi, setelah sembilan kali mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Tifa menyayangkan Jokowi sebagai pelapor pertama dalam perkara tersebut justru tidak hadir di persidangan. “Mana Jokowi? Padahal yang bersangkutan adalah Pelapor pertama,” ujar Tifa, Sabtu (17/10/2026). Sementara itu, […]
DEMOCRAZY.ID – Pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri disebut berlangsung lebih cepat dari rencana awal setelah Presiden Prabowo Subianto menerima laporan intelijen dan informasi dari sejumlah narasumber. Laporan siniar Bocor Alus Politik Majalah Tempo menyoroti dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam membantu pemenangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan mengawal safari politik Joko Widodo (Jokowi). […]
DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto, bicara mengenai berbagai persoalan yang membayangi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mempertanyakan apakah kondisi Indonesia saat ini benar-benar mencerminkan kapasitas Prabowo yang lebih rendah dibandingkan Presiden ke-7 RI, Jokowi. Henri juga menduga adanya skenario politik yang sejak awal dirancang untuk membuat pemerintahan Prabowo berjalan lemah, mudah […]
DEMOCRAZY.ID – Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani punya pandangan soal kemungkinan dunia politik Indonesia ke depannya. Ini menyusul dengan adanya wacana DPR yang rencananya bakal mengesahkan Undang-Undang (UU) Pemilu. Undang-Undang (UU) Pemilu disebut bisa saja merubah persyaratan soal kemungkinan Presiden yang ingin dicalonkan minimal punya dua partai fraksi yang berada di […]
DEMOCRAZY.ID – Politikus Golkar yang juga mantan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia membeberkan kronologi kemunculan pasal 18 ayat 3 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Pasal itu menjadi bahasan dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026 soal gugatan keabsahan syarat cawapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Para […]
DEMOCRAZY.ID – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie kembali mengusulkan penghapusan syarat ijazah bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Ia menilai pendidikan formal tidak seharusnya menjadi penentu mutlak seseorang untuk dapat memimpin negara. Jimly menyoroti aturan pencalonan di Indonesia yang menurutnya berbeda dari ketentuan di sejumlah negara lain. Ia juga mengaitkan persyaratan pendidikan […]
7 Langkah Memastikan Pengadaan Alat Angkat Proyek Sesuai Kebutuhan Mengangkat dan memindahkan material hampir selalu ada di proyek konstruksi, fabrikasi, maupun perawatan pabrik. Karena itu, pengadaan peralatan lifting tidak bisa diperlakukan seperti membeli perlengkapan kantor yang cukup dicocokkan lewat nama produk dan harga. Kesalahan menentukan kebutuhan di awal bisa membuat alat tidak sesuai pekerjaan, pembelian […]
DEMOCRAZY.ID – Pemohon gugatan keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana, menangkis tuduhan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut polemik ijazah putra sulungnya didasari oleh operasi politik demi menurunkan reputasi (downgrade). Denny menegaskan bahwa kapasitas dan kualifikasi kepemimpinan Gibran sejak awal memang memicu keraguan publik, sehingga tidak memerlukan upaya penurunan […]
DEMOCRAZY.ID – Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, melontarkan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto terkait eskalasi polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Amien mengkhawatirkan gejolak isu ijazah tersebut berpotensi memicu kemarahan publik yang tak terkendali hingga berujung pada ledakan sosial di tingkat nasional. Pernyataan menohok Amien Rais mengemuka setelah Mahkamah […]