DEMOCRAZY.ID – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus pakar hukum tata negara, Bambang Widjojanto (BW), melayangkan kritik tajam terkait keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. BW membeberkan adanya dugaan praktik political corruption dan constitutional corruption melalui penyelundupan pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menguntungkan posisi Gibran yang […]
DEMOCRAZY.ID – Isu seputar keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan publik. Aktivis Tim Pemburu Ijazah Palsu (TPIP), Rustam Effendi, memberikan pengakuan terbaru terkait perkembangan penanganan kasus tersebut di kepolisian, sekaligus mengungkapkan percakapan menarik dengan sosok yang diklaim sebagai sepupu dekat Jokowi. Pernyataan tersebut disampaikan Rustam dalam sebuah tayangan wawancara dan diskusi […]
DEMOCRAZY.ID — Jalan terjal kembali menghadang langkah politik Anies Baswedan menuju Pemilu 2029. Pengamat politik nasional Adi Prayitno menilai bahwa kehadiran Partai Gerakan Rakyat (PGR)—partai baru yang kini tengah berproses menjalani verifikasi dan diidentifikasikan dengan basis dukungan Anies—dipastikan tidak akan cukup kuat untuk mengusung sang tokoh sebagai calon presiden. Kendala tersebut bakal menjadi kenyataan pahit […]
DEMOCRAZY.ID – Analis politik Hendri Satrio meminta publik tidak menganggap remeh aktivitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan aktif menemui berbagai lapisan masyarakat. Menurut Hendri, pola pendekatan tersebut dapat membangun *modal sosial* yang memiliki nilai politik. Hendri bahkan menyebut pola tersebut sebagai bentuk “kampanye canggih” yang perlu diperhatikan. “Iya, jadi maksud gue ini tuh […]
DEMOCRAZY.ID — Dinamika politik jelang Pemilu 2029 kembali memunculkan kalkulasi mengejutkan seiring wacana perumusan aturan baru syarat pencalonan presiden. Pengamat politik nasional Adi Prayitno menilai bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpotensi besar terganjal dan tidak bisa mengusung tiket kepemimpinan nasional pada kontestasi mendatang. Kondisi tersebut bakal terjadi apabila pemerintah […]
DEMOCRAZY.ID – Sidang pemeriksaan sengketa persyarakatan pencalonan terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK), mengungkapkan dugaan adanya persekongkolan tiga Lembaga agar Gibran lolos persyaratan menjadi cawapres. Denny memaparkan dugaan cacat persyarakatan pendidikan Gibran. Denny menegaskan, kecatatan yang terjadi tidak sekadar bersifat teknis, melainkan sudah masuk dalam kualifikasi kejahatan pemilu yang terencana. “Ada […]
DEMOCRAZY.ID – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengungkap sejumlah persoalan yang menurutnya membuat kinerja BUMN memburuk pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Persoalan tersebut mulai dari penugasan proyek yang dinilai tidak layak secara ekonomi hingga penempatan komisaris dan direksi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Pandangan tersebut disampaikan dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Senin […]
DEMOCRAZY.ID – Isu peredaran uang haram bernilai ratusan miliar rupiah di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), kembali berhembus kencang. Kali ini giliran Tokoh muda NU, Khalilur R. Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur yang angkat bicara. Dia melontarkan pengakuan mencengangkan terkait dugaan penggelontoran dana sebesar Rp480 miliar untuk memengaruhi suara pemilihan pucuk pimpinan ormas Islam terbesar […]
DEMOCRAZY.ID – Istana megah dan kekayaan melimpah ternyata tak mampu menyelamatkan keluarga orang terkaya Indonesia dari amukan massa. Pada 1946, rumah Sultan Mahmud dari Kesultanan Langkat digeruduk dan dijarah warga dalam Revolusi Sosial Sumatra Timur yang kesal karena kesenjangan sosial.Istana Darussalam, kediaman Sultan Mahmud yang berkuasa pada 1927-1946, menjadi sasaran massa. Bangunan tersebut porak-poranda, sementara […]
DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan aturan baru untuk menangani permohonan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) 2024 yang baru diajukan pada 2026. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 […]