DEMOCRAZY.ID – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut partai politik di Indonesia terjebak ‘hipnotis politik’ selama lebih dari 15 tahun. Menurut dia, hidup partai hanya bergantung pada survei dan pencitraan, sementara kualitas kepemimpinan terabaikan. Karena itu, Cak Imin mengatakan PKB kini intens berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk merombak […]
DEMOCRAZY.ID – Dua peristiwa yang terjadi dalam pusaran kasus pencurian arca Museum Radya Pustaka, Solo, pada 2007 hingga 2009 menyisakan pertanyaan besar tentang keadilan: seorang arkeolog yang ikut membongkar perkara meninggal secara misterius, sementara pengusaha yang rumahnya menjadi tempat ditemukannya sejumlah arca justru divonis bebas. Arkeolog itu bernama Lambang Babar Purnomo. Ia merupakan pejabat Balai […]
DEMOCRAZY.ID – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana buka suara mengenai rencana MPR RI menggelar sidang pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026. Denny mengatakan, sidang MPR tersebut berpotensi melanggar undang-undang, apabila Presiden Prabowo Subianto mengajukan usulan dua nama calon wakil presiden paling lambat 25 November 2026. Hal itu dikarenakan, […]
DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD menyatakan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat menghadapi ancaman pembubaran dan dijadikan partai terlarang apabila terbukti secara hukum terlibat dalam kasus penyadapan ilegal maupun dugaan gerakan makar. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD dalam perbincangan di kanal YouTube pribadinya. Latar Belakang […]
DEMOCRAZY.ID – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai menggodok rancangan Ketetapan (TAP) MPR sekaligus menyiapkan berbagai skenario pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka—termasuk opsi pemungutan suara (voting) dan jalan keluar jika terjadi kebuntuan—menjelang tenggat penyerahan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (25/11/2026). Langkah ini bergulir di tengah memanasnya persaingan […]
DEMOCRAZY.ID – Nama Listyo Sigit Prabowo, diam-diam ternyata sudah tercatat dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum. Dari laman Kejaksaan Agung diketahui, surat perintah dimulainya penyidikan atas Listyo itu diterbutkan pada tanggal 11 November 2026. Penetapan dimulainya penyidikan atas Listyo Sigit ini, dilakukan setelah pihak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, mengirimkan hasil penyelidikan terkait […]
DEMOCRAZY.ID – Operasi bersih-bersih di tubuh Polri pascaterungkapnya dugaan penyadapan terhadap Presiden menjadi momentum pembenahan besar-besaran institusi kepolisian. Sejumlah perwira tinggi yang selama ini disebut memiliki kedekatan dengan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo mulai tersingkir dari posisi strategis di Mabes Polri maupun jajaran kewilayahan. Pemetaan internal Polri yang dipaparkan Guru Besar Ilmu Politik […]
DEMOCRAZY.ID – Dalam diskusi terbuka yang menghadirkan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Prof. Muradi serta Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun, terungkap analisis mendalam tentang bagaimana seseorang yang dinilai “tidak istimewa” dapat mencapai pucuk pimpinan Polri dan berdampak destruktif terhadap organisasi. Segmen pembahasan yang menyoroti sosok Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi klimaks dari kritik terhadap […]
DEMOCRAZY.ID – Nama Hatta Rajasa, Sufmi Dasco, dan Sandiaga Uno muncul sebagai sosok calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menyusul pernyataan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan yang memberikan isyarat mengenai sosok wapres yang menyukai pempek. Pempek merupakan makanan khas Palembang, Sumatera Selatan. “Wapres? Ya, pokoknya kalian berdoa saja ya, wapres yang suka pempek,” […]
DEMOCRAZY.ID – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengingatkan bahwa hasil pemilihan Wakil Presiden (Wapres) RI pengganti Gibran Rakabuming Raka berpotensi batal demi hukum apabila mekanisme penyelenggaraannya tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Denny menjelaskan, merujuk pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal […]