DEMOCRAZY.ID – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA dari institusi pendidikan di luar negeri. Putusan itu memantik pertanyaan baru. Salah satunya, bagaimana sebenarnya dokumen pendidikan Gibran diverifikasi ketika ia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo pada […]
DEMOCRAZY News
.
52 menit yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mulai membuka gambaran mengenai kandidat yang berpotensi didorong partainya untuk Pemilihan Presiden 2029. Dua nama dari keluarga Presiden Joko Widodo muncul dalam pernyataannya: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Ahmad Ali menilai Gibran berpeluang menjadi salah satu kontestan kuat dalam […]
DEMOCRAZY News
.
1 jam yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka-bukaan soal pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menurutnya dilakukan secara mendadak oleh Presiden Prabowo Subianto. Mahfud menilai langkah reshuffle mengganti Kapolri dan Pratikno dari kabinet merupakan bagian penting dari upaya Prabowo menegaskan sikapnya sebagai pemimpin yang mandiri. “Iya, analisis yang seperti itu kuat dan saya juga […]
DEMOCRAZY News
.
1 jam yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Putusan Mahkamah Konstisusi (MK) mengungkap Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak memiliki ijazah SMA. Hal tersebut menjadi sorotan. Guru honorer yang juga anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Reza Sudrajat membandingkannya dengan guru. Sebagai guru, untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) minimal punya ijazah sarjana atau S1. Selain itu mengikuti porgram profesi. “Untuk mendapatkan […]
DEMOCRAZY News
.
1 jam yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar berspekulasi ada hubungan antara reshuffle Kabinet Merah Putih dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait diskualifikasi Gibran Rakabuming. Hal tersebut diungkapkan pria yang karib diapa Uceng itu setelah MK memutuskan menolak permohonan diskualifikasi Gibran. Menurutnya, putusan itu bisa dilihat dari dua aspek. Yakni politik dan hukum. Pasalnya, […]
DEMOCRAZY News
.
2 jam yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Pegiat media sosial, Palti Hutabarat, angkat suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyimpulkan bahwa tidak ada dokumen yang membuktikan Gibran Rabuming Raka memiliki ijazah luar negeri setara SMA sederajat. Dia menilai bahwa, akibat Gibran sekadar menjadikan suket penyetaraan memiliki pengetahuan setara SMA sederajat, pemilihan presiden (pilpres 2024) dinilai sebagai yang terburuk sepanjang […]
DEMOCRAZY News
.
2 jam yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Pendiri CELIOS Media Wahyudi Askar buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima. Putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 itu dibacakan MK pada Selasa malam, 6 Oktober 2026. Melalui akun Threads pribadinya, Media menegaskan perkara ijazah Gibran tidak akan hilang begitu saja […]
DEMOCRAZY News
.
2 jam yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Nama Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari, kini viral di media sosial. Pasalnya, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu secara mendadak menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di dinding ruang kerjanya, Rabu (7/10/2026). Terkait aksinya itu, Rojab menyampaikan bahwa itu sikap politik pribadi merespons fakta persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) […]
DEMOCRAZY News
.
2 jam yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Aktivis dan pegiat media sosial Nicho Silalahi menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Nicho menilai putusan MK tersebut semestinya menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan pelanggaran dalam proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. “Putusan @officialMKRI terkait anak haram […]
DEMOCRAZY News
.
2 jam yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima belum dianggap sebagai akhir perjuangan oleh pemerhati sosial dan politik Nurmadi H. Sumarta. Nurmadi justru mengatakan bahwa proses persidangan di MK telah membuka sejumlah hal yang menurutnya dapat menjadi […]
DEMOCRAZY News
.
2 jam yang lalu
