DEMOCRAZY.ID – Skenario politik baru ikut mencuat di tengah gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang kini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika gugatan tersebut berujung pada diskualifikasi Gibran, Analis Politik dan Militer Selamat Ginting memprediksi kursi Wakil Presiden berpeluang diisi oleh kader Partai Golkar. Nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM sebelumnya dapat […]
DEMOCRAZY.ID – Riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan dalam polemik syarat pencalonannya yang kini diproses di Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa Hukum Denny Indrayana, Refly Harun, mengungkap adanya perbedaan keterangan tahun pendidikan Gibran setelah membandingkan Surat Keterangan (SK) penyetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan portofolio yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) […]
DEMOCRAZY.ID – Salah satu pemohon perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana, mengaku telah berkirim surat kepada lembaga pendidikan yang pernah dikaitkan dengan perjalanan pendidikan putra sulung mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Namun, upaya itu belum membuahkan dokumen yang dapat digunakan Denny untuk membuktikan keabsahan […]
DEMOCRAZY.ID – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2007-2012, I Gusti Putu Artha mengungkap adanya oknum-oknum nakal di KPU yang kerap dititipi pasal-pasal tertentu agar diselipkan dalam aturan. Hal tersebut disampaikan saat dihadirkan sebagai saksi dari Denny Indrayana cs dalam sidang pembuktian pembuktian Pemohon untuk perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai […]
DEMOCRAZY.ID – Nasib Gibran Rakabuming Raka dalam perkara syarat pendidikan pencalonan wakil presiden masih menjadi sorotan. Di tengah proses perkara yang diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut peluang diskualifikasi bukan sesuatu yang sepenuhnya mustahil. Namun, Mahfud menilai langkah tersebut akan menjadi keputusan […]
DEMOCRAZY.ID — Desakan agar panggung persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan aktor utama sengketa kian nyaring. Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, secara tegas menuntut agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipanggil dan dihadirkan langsung di muka sidang untuk menguji keabsahan materi gugatan diskualifikasi yang dilayangkan oleh Denny Indrayana cs. Menurut Guntur, lembaga peradilan konstitusi […]
DEMOCRAZY.ID – Upaya Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPT) mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut bukan keputusan yang muncul secara mendadak. Sebelum perkara syarat pendidikan Gibran bergulir ke Mahkamah Konstitusi (MK), forum tersebut mengaku telah melewati serangkaian pertemuan dengan sejumlah pakar hukum tata negara. Juru Bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) Moeryono Aladin mengungkap […]
DEMOCRAZY.ID – Wacana masa jabatan presiden tiga periode memang tidak berujung pada perubahan konstitusi. Namun, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menilai kegagalan rencana tersebut tidak serta-merta membuat Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) berhenti menyiapkan langkah politik setelah masa kepresidenannya berakhir. Menurut Gatot, Jokowi bersama orang-orang di lingkarannya telah mempersiapkan sejumlah skenario politik sejak […]
DEMOCRAZY.ID – Persidangan Terdakwa, Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menghadirkan momen mengejutkan. Saksi Pelapor, Lechumanan mengaku pernah melihat ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pengakuan Lechumanan tersebut disampaikan ketika diperiksa sebagai saksi dalam persidangan pada Kamis (1/10/2026). Pernyataan singkat itu kemudian menjadi pemicu perdebatan karena tim […]
DEMOCRAZY.ID – Kontroversi Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 kembali mencuat dalam sidang sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK). Peneliti kepemiluan Titi Anggraini menilai aturan yang belakangan disebut sebagai pasal ‘selundupan’ karena memudahkan pencalonan Gibran sebagai calon Wakil Presiden RI di Pilpres 2024 tersebut dapat masuk dalam ranah […]