DEMOCRAZY.ID – Prof. Sulfikar Amir, WNI yang menjadi dosen di NTU (Universitas Teknologi Nanyang) Singapura menjadi nara sumber di acara RAKYAT BERSUARA iNewsTV tadi malam (13/10/2026) yang mengangkat topik “BOLA PANAS PUTUSAN MK, KEMANA UJUNGNYA”. Prof. Sulfikar Amir menerangkan sistem pendidikan di Singapura. Dia membantah klaim bahwa “Advance Diploma” Gibran di MDIS sama dengan lulusan […]
DEMOCRAZY.ID – Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais melontarkan kritik terhadap DPR, terkait sikap wacana pemakzulan Wapres Gibran. Wacana pemakzulan menjadi perbincangan, seusai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan ijazah SMA Gibran. 1. Sebut berhati ayam sayur Amien Rais mengatakan putusan MK yang tidak menemukan bukti Gibran punya ijazah atau dokumen setara lulus SMA […]
DEMOCRAZY.ID – Empat dugaan pelanggaran etik dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024 dipersoalkan dalam pengaduan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dugaan tersebut meliputi penyelundupan pasal dalam aturan pencalonan, penerimaan dokumen pendidikan tanpa verifikasi memadai, penghambatan pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga pelanggaran asas dan kode etik penyelenggara pemilu. Pemohon […]
DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengklaim dukungan terhadap wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR telah mencapai 60 persen. Klaim tersebut didasarkan pada sejumlah pertemuan yang disebutnya telah dilakukan dengan berbagai pihak di parlemen. Ray mengatakan, upaya mendorong pemakzulan Gibran masih terus berjalan melalui komunikasi […]
DEMOCRAZY.ID – Salinan surat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan beredar dan memicu sorotan publik. Surat itu memerintahkan seluruh kantor wilayah dan unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan mempublikasikan konten capaian secara serentak dengan kata kunci dan tagar wajib agar terdeteksi sistem pemantauan Badan Komunikasi Pemerintah. Surat tersebut berkop Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kemen Imipas […]
DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Susi Dwi Harijanti, menilai pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto bermasalah secara formil karena melampaui tenggat yang ditetapkan undang-undang. Susi menyoroti pengangkatan anggota Wantimpres yang baru dilakukan hampir dua tahun setelah Prabowo dilantik sebagai presiden. Padahal, Pasal 9 ayat […]
DEMOCRAZY.ID – Video lawas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang membahas kapasitas politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali beredar. Video tersebut diunggah ulang oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, dan kembali menarik perhatian publik di tengah dinamika politik nasional. Dalam video itu, Dedi mengingatkan para elite politik agar tidak meremehkan kemampuan […]
DEMOCRAZY.ID – Tokoh nasional Amien Rais menilai kunci penyelesaian krisis legitimasi dan desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia mendorong kepala negara untuk segera melakukan manuver politik tingkat tinggi dengan melobi langsung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Amien memandang bahwa secara realitas politik, Gibran nyaris […]
DEMOCRAZY.ID – Pendiri Partai Ummat, Amien Rais mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Mantan Ketua MPR itu menilai polemik mengenai latar belakang pendidikan Gibran telah menjadi persoalan serius yang berpotensi memperbesar kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Amien mengaitkan desakannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran. […]
DEMOCRAZY.ID – Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, mengeluarkan pernyataan terbuka di media sosial X. Ia mendorong agar partai-partai politik di DPR, bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dapat mengambil inisiatif untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus). Langkah ini dinilai penting untuk menindaklanjuti polemik serta bukti-bukti baru mengenai dugaan tidak terpenuhinya syarat […]